MENTOK – Kondisi memprihatinkan kembali terjadi di perairan Temblok Kerangan, Kabupaten Bangka Barat. Aktivitas pertambangan timah ilegal kini semakin tak terkendali, ditandai dengan membanjirnya ratusan unit mesin jenis Selam dan sebu yang beroperasi secara masif, Rabu (22/4/2026).
Ironisnya, meski lokasi ini berkali-kali dilakukan penertiban dan pemasangan plang larangan, nyatanya tidak membuat para pelaku gentar. Justru aktivitas ilegal ini kini terkesan semakin "kebal hukum" dan beroperasi dengan leluasa bahkan di area yang seharusnya menjadi zona terlarang.
Diduga Dikoordinasi Oknum Lokal
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya, aktivitas liar ini diduga kuat tidak berjalan sendiri. Disebutkan bahwa operasi tersebut dikoordinasi dan diinstruksikan oleh oknum masyarakat sekitar dengan inisial ALG dan GPRI.
Kedua nama tersebut disebut-sebut menjadi pengendali yang mengizinkan serta mengatur para penambang untuk bekerja di wilayah Pantai Laut Kerangan Temblok. Dengan membonceng identitas warga lokal, mereka merasa memiliki kekuatan untuk menguasai wilayah tersebut.
"Sudah sering ditertibkan dan dihimbau, tapi justru makin banyak. Info yang kami dapat, ada ALG dan GPRI yang mengkoordinasikannya," tegas sumber yang meminta anonimitas.
Jalur Distribusi Terbuka: Dibeli Kolektor Tanpa Izin
Selain masalah operasional, temuan lain yang mencolok adalah alur pembelian hasil tambang. Diketahui bahwa pasir timah hasil curian tersebut langsung diserap oleh para kolektor tanpa izin.
Uniknya, pembeli bukan hanya berasal dari kalangan lokal, tetapi juga diduga kuat ada pembeli dari luar wilayah Bangka Barat yang siap menampung. Hal ini membuktikan bahwa rantai ekonomi ilegal ini berjalan sangat lancar dan terstruktur, mulai dari hulu hingga penampungan.
Publik Sorot "Perubahan Wajah" Polres Babar
Kondisi ini menjadi sorotan tajam publik dan mempertanyakan komitmen Polres Bangka Barat. Masyarakat bertanya-tanya, mengapa sikap tegas yang sebelumnya ditunjukkan kini terkesan melemah?
Di mana keberanian penegakan hukum yang dulu digembar-gemborkan? Kenapa kini terlihat seolah hukum menjadi tumpul di hadapan para penguasa tambang ilegal ini?
Publik menuntut penjelasan dan tindakan nyata. Jangan sampai janji penertiban hanya menjadi wacana. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Kapolres Bangka Barat untuk membuktikan keseriusan menjalankan perintah Presiden dalam memberantas tambang ilegal, atau membiarkan oknum tertentu terus berkuasa di atas hukum.
(Redaksi)
Tags:
Berita