Nelayan Tembelok-Keranggan Tolak Tambang Ilegal: "Jangan Rusak Laut Sumber Kehidupan Kami"

 

MENTOK, BANGKA BARAT – Masyarakat dan nelayan di wilayah Tembelok, Keranggan, khususnya Dusun Air Putih, Desa Kemang Masam, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, secara tegas menyatakan penolakan terhadap keberadaan dan aktivitas pertambangan timah ilegal menggunakan ponton selam di perairan zona tangkap mereka.

 

Perairan yang selama ini menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga itu kini dinilai terancam. Warga menyayangkan aktivitas penambangan yang kerap beroperasi secara sembunyi-sembunyi, terutama pada malam hari, meski sudah beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian dan Polairud.

 

“Kami sudah melaporkan berkali-kali ke Polairud, tapi aktivitas ini masih terus berjalan, bahkan beroperasi seperti maling di malam hari. Kami menolak keras keberadaan ponton-ponton selam itu,” tegas salah seorang perwakilan nelayan, Selasa (9/6/2026).

 

Ancaman bagi Ekosistem dan Mata Pencaharian

 

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Bagi warga, perairan Tembelok-Keranggan selama ini menjadi sumber penghidupan utama. Kehadiran tambang ilegal dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut, meningkatkan kekeruhan air, hingga membuat ikan dan biota laut lainnya menghilang.

 

“Laut ini bukan sekadar tempat mengambil hasil, tapi bagian dari hidup kami turun-temurun. Jika laut rusak, kami tidak punya lagi sumber nafkah. Jangan sampai aktivitas ini merugikan masa depan kami,” ujarnya.

 

Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak pemanfaatan sumber daya alam, namun harus dilakukan secara sah, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak.

 

Desakan Tindakan Tegas dari Aparat

 

Menyikapi situasi yang semakin memanas, warga meminta aparat penegak hukum di tingkat Polres Bangka Barat, Polairud, hingga instansi terkait untuk bertindak tegas. Mereka mendesak agar seluruh ponton yang beroperasi tanpa izin segera dibersihkan dari perairan tersebut.

 

“Kami berharap aparat menindak tegas dan membersihkan ponton-ponton itu dari laut kami. Jangan sampai kesabaran kami habis dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah warga.

 

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah untuk mendengarkan aspirasi warga dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir. Warga juga berharap ada keterbukaan informasi dan dialog agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait terkait penolakan dan desakan yang disampaikan oleh warga Tembelok-Keranggan.

 

Baca Juga