Jakarta-Isu tata kelola PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam **Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI)** dan **Poros Muda NU** menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi terkait kinerja jajaran direksi dan komisaris Jakpro.
Ketua KAMAKSI **Joko Priyoski** bersama **Ramadhan Isa** selaku **Koordinator Nasional (Kornas) Poros Muda NU** menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi tata kelola Jakpro yang dinilai bermasalah dan jauh dari prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Seruan aksi tersebut tertuang dalam poster dan surat pemberitahuan resmi kepada aparat kepolisian. Dalam dokumen itu, KAMAKSI dan Poros Muda NU mendesak **Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin** serta **Komisaris Utama Lusiana Herawati** untuk segera mundur dari jabatannya.
Aksi demonstrasi dijadwalkan akan dilakukan secara berkelanjutan oleh kedua organisasi pergerakan tersebut. Titik aksi direncanakan berlangsung di **Kantor Pusat Jakpro Gedung Thamrin City Jakarta Pusat**, **Balai Kota Pemprov DKI Jakarta**, serta **Gedung KPK RI**. Massa aksi diperkirakan bergerak dengan perlengkapan spanduk, bendera, dan mobil komando.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta **reformasi total tata kelola Jakpro**. Mereka menilai kinerja perusahaan daerah milik Pemprov DKI Jakarta tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan di tengah catatan kerugian keuangan yang terus berulang.
KAMAKSI menyoroti laporan keuangan Jakpro yang mencatat kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan, pada 2023 Jakpro mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah dan kembali membukukan kerugian pada 2024, kondisi yang dinilai bertentangan dengan fungsi BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Selain persoalan keuangan, pengelolaan Jakpro di bawah kepemimpinan Iwan Takwin juga kerap dikaitkan dengan sejumlah kontroversi sejak 2023. Salah satunya adalah polemik dugaan persekongkolan tender proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) tahap III yang menyeret Jakpro ke ranah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Di sisi lain, konflik sosial terkait proyek Jakarta International Stadium (JIS), khususnya menyangkut eks warga Kampung Bayam, juga menjadi catatan publik. Meski kompensasi telah diberikan, persoalan tersebut dinilai belum sepenuhnya tuntas dan terus memicu kritik terhadap manajemen Jakpro.
Nama Jakpro juga sempat dikaitkan dengan isu lain, mulai dari polemik aset di kawasan Pluit hingga temuan ketidaktertiban pengelolaan keuangan anak usaha berdasarkan laporan pemeriksaan lembaga audit negara. Meski tidak secara langsung menjerat pidana pribadi direksi, rangkaian isu tersebut dinilai mencederai kepercayaan publik.
Sementara itu, Iwan Takwin dalam berbagai kesempatan sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan telah menyiapkan langkah-langkah internal, termasuk upaya banding serta pembentukan tim evaluasi internal untuk menindaklanjuti berbagai temuan dan kritik.
Aksi demonstrasi yang akan digelar KAMAKSI di bawah kepemimpinan **Joko Priyoski** bersama **Poros Muda NU yang dikoordinasikan Ramadhan Isa** ini menjadi penanda meningkatnya tekanan publik terhadap tata kelola BUMD DKI Jakarta. Publik kini menanti respons resmi Pemprov DKI Jakarta serta langkah konkret untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kinerja PT Jakarta Propertindo ke depan.
AR
